Jokowi saat meninjau IKN
JAKARTA, IKNTODAY.COM - Pembangunan IKN bukanlah prioritas karena stabilitas harga bahan pokok masyarakat jauh lebih penting.
Hal ini disampaikan Anggota DPR Fraksi PKS, Rizki Aulia Rahman Natakusumah saat Sidang Paripurna di Gedung DPR RI pada Selasa (23/5/2023).
Kata Rizki Aulia, belanja untuk IKN seharusnya bisa digunakan untuk pemulihan daya beli masyarakat, peningkatan kesejahteraan, peningkatan infrastruktur pertanian dan belanja yang berkeadilan lainnya.
"Fraksi PKS berpandangan pemerintah lebih baik menunda pemindahan IKN,” lanjutnya tegas.
Ada dua fraksi di DPR yang mengusulkan agar proyek IKN ditunda saja. Fraksi berikutnya yaitu dari Partai Demokrat.
Kedua fraksi ini memandang tahun 2024 tak perlu lagi dianggarkan biaya untuk IKN.
Mendengar hal ini, kemudian Menteri Keuangan Sri Mulyani bereaksi dan menyampaikan pendapatnya.
Kara Sri Mulyani, tahun 2024 pembangunan IKN akan tetap dianggarkan mengingat IKN sudah masuk dalam proyek strategis nasional.
Pada APBN Terakhir masa pemerintahan Jokowi, dana sebesar Rp 396,9 triliun hingga Rp 477,5 triliun telah dislokasi.
Kata Sri, pemerintah akan tetap fokus meningkatkan kualitas belanja pada 2024.
Selain itu pemerintah juga akan akan konsisten melanjutkan penguatan prinsip spending better melalui efisiensi belanja kebutuhan dasar serta program-program untuk mendukung program prioritas.
Pemerintah juga akan tetap fokus pada program PIP, KIP kuliah, BOS, pemberian beasiswa LPDP, link and match di bidang penguatan pendidikan.
Sementara di bidang penguatan kualitas dan akses kesehatan pemerintah akan fokus pula pada efektivitas JKN, kemandirian farmasi dan sistem kesehatan yang handal.
Hilirisasi SDA juga menjadi prioritas pemerintah serta program perlindungan sosial dan subsidi yang tepat sasaran lainnya.
Swi Mulyani juga memastikan bahwa pemerintah akan mendukung pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 bisa berjalan dengan lancar dan kondusif. (ces)